undang undang yang mengatur tentang narkoba. Unsur “setiap penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang-orang yang menggunakan narkotika secara. undang undang yang mengatur tentang narkoba

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 ini juga mengatur tentang Rehabilitasi. UU ini merupakan hasil dari perubahan dan penyempurnaan UU sebelumnya yang mengatur tentang narkotika. Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Undang-undang (UU) tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya. d. bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019tentang Perubahan Narkotika; c. 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhakketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. UU Narkotika yang telah disahkan di Indonesia sejak. Jumlah Dokumen 1. 35 tahun 2009). 35 Tahun 2009 tentang. Undang-undang baru tentang Narkotika; Mengingat : 1. Pasal 108 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 10. Ia mengungkapkan bahwa, hanya undang-undang narkotika lah yang di dalamnya secara khusus mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penanganan masalah Narkoba. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yangtentang Narkotika (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Narkotika yang Baru), yaitu, Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. 35 Tahun 2009 menyebutkan jika : “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Pada umumnya yang diperbolehkan memperjual-belikan danPihak-pihak yang mendesak legalisasi ganja untuk keperluan medis harusnya membaca dengan teliti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang narkotika atau UU No. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorangPasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kemudian, ketentuan mengenai narkotika diatur dalam UU Narkotika dan Perppu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang. 5. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; Mengingat : 1. Undang-Undang ini menetapkan berbagai ketentuan terkait dengan pengendalian narkotika. olongan 1 Jenis Ganja, membuat pemahaman tentang Narkotika menjadi sesuatu yang5. id April 12, 2023 Pasal. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi. Belum Tersedia. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Penyalahgunaan (Pasal 59 Ayat 1a) Pengedar (Pasal 59 Ayat 1c) Produsen (Pasal 59 Ayat 1 dan 2) Aspek Hukum Pidana Pada dasarnya. Ini karena aksi seorang perempuan paruh baya bernama Santi Warastuti di Car Free Day (CFD) Bundaran HI Jakarta pada Minggu. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang narkotika atau UU No. ID – Jakarta, Rencana revisi Undang-undang No. Rabu, 4 Februari 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 5. Dibuat Rabu, 28 Oktober 2020. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,. Namun di dalam penulisan tentang Undang-Undang serta ketentuan Pidananya lebih dijelaskan lagi di dalam lampiran skripsi ini disebabkan ketentuan pidana yang diatur didalam tiap Undang. 13 tahun 2006 yang. Nomor 23 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);. Addictions. keluarlah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah Bagi pengguna narkoba tanpa hak atau pengedar atau yang membawa narkoba, mendistibusikan tanpa hak akan dijerat dalam pasal khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 37, TLN. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 2009 tentang Narkotika, yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; 2. Sebagaimana yang diamanatkan dalam. Berdasarkan Undang-Undang No. Seperti diatur dalam UU ITE, UU No 40 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat. Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi ujung tombak pemerintah dalam “perang” melawan narkoba. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika - UU RI No. Isu Narkotika sudah lama menjadi permasalahan negeri ini. Penulisan ini mencoba untuk mengungkapkan dan mengu-raikan politik hukum dari UU No. golongan 1 (satu) jenis sabu-sabu menurut undang-undang ri nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang memutus bersalah terdakwa (satu) 1 tahun 6 bulan penjara (studi kasus : putusan mahkamah agung ri nomor 792/pid. a. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. UU Narkotika yang baru tidak mengatur. 4 Tahun. Undang-undang yang mengatur tindak pidana narkotika sendiri telah ada sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (“UU Narkotika”). Perkembangannya sangat signifikan, merebak dari kota sampai ke desa, penggunanya mulai dari artis, pilot, pejabat, rakyat biasa, hingga oknum penegak hukum pun banyak yang menikmatinya. keadilan; b. Hal tersebut dapat dilihat dalam Bab XIII Pasal 104 s. "Pasal. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara. Penggunaan narkotika dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi. Dasar Hukum 1. NAPZA menurut BNN dan Undang-Undang tentang Narkotika dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan risiko ketergantungan bagi pemakainya dan berdasarkan proses pembuatan narkobanya. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika semakin menemukan titik terang. Setelah Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1976 dicabut dengan Undang - Undang (UU)Pasal 60 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diperbaharui di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 91 dan 92 mengatur tentang pemusnahan narkotika yang salah satu penyebabnya berhubungan dengan tindak pidana. Pengkajian 1 jenis NPS membutuhkan waktu 6 bulan hingga 2 tahun sehingga jumlah NPS yang teridentifikasi tidak secepat regulasi yang diterbitkan. Adapun peraturan lebih khusus lagi yang mengatur tentang pemeriksaan narkoba baik bagi karyawan yang belum bekerja maupun karyawan yang sudah bekerja dalam perusahaan yang bersangkutan adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per. Pengamat mengatakan “peraturan kita lemah untuk memaksa partai politik atau aktor politik berlaku. Istilah lain kepanjangan dari NAPZA adalah narkoba yang berarti narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Pasal 54 Undang-Undang No. 9, LN. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawa san dokter. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Narkoba atau narkotika adalah zat yang sangat berbahaya dan dapat merusak kesehatan serta kehidupan manusia. Sangat banyak kasus yang terjadi kita dengar di media massa. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No. H. Di bawah ini merupakan contoh Undang undang narkotika yang ada di Indonesia : Ketentuan Pidana. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga. Psikotropika adalah Obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental danUNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA [LN 2009/140, TLN 5059] BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Dalam Undang-Undang No. a. Undang-Undang No. Di Indonesia, pengendalian narkotika adalah tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berfungsi sebagai lembaga pelaksana dan koordinator. Pasal 1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan. B/2012/PN-KC. Pengaturan Hukum Tentang Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang No. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU ini melarang kita membawa, mendistribusikan, mengedarkan, menyimpan, dan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas. Sanksi bagi Pengedar Narkotika terdapat sanksi pidana dan sanksi denda. Di bidang hukum, tahun 1997 pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Undang–Undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang–undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Hal tersebut berguna untuk memberantas adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang bisa merugikan pemerintah Indonesia. UU No. 9 tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Peraturan mengenai narkoba. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 64 angka 1 Undang. d. 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penaganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu Undang-Undang No. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Undang-Undang No. Narkotika. 5 Tahun 1997 belum mengatur mengenai standardisasi batas minimal perbuatan yang dikategorikan sebagai penyalahguna,. Undang-Undang ini menetapkan berbagai ketentuan terkait dengan pengendalian narkotika. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik. Selama Januari hingga Juni 2021, ditemukan lebih kurang 19. Undang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-undang Narkotika. Undang-undang yang masih memasukkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman menjadi. Narkotika sendiri merujuk pada zat-zat atau obat-obatan yang dapat merusak kesehatan tubuh, otak, dan pikiran serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. ABSTRAK PERATURAN. Kemudian diterjemahkan ke dalam undang-undang No. cengkeramannya Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaMahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (02/10), yang sebelumnya diajukan oleh. kepastian hukum. Ketentuan Pidana UU No 22 Thn 1997 tentang Narkotika terdapat didalam Pasal 78 - Pasal 104 yang mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Definisi. 1 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Kategori pembagian jenis Golongan Narkotika adalah sebagai berikut: Golongan I , Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain,Opium, Heroin, dll; Golongan II, Jenis Narkotika yang. Perbuatan Memiliki Ganja. 9ketentuan khusus dari undang - undang pidana yang mengatur substansi tertentu sebagaimana contoh di bawah ini : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, yang mengatur tentang peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu. Sedangkan untuk pecandu narkoba di bawah umur, dilaporkan oleh walinya. Undang-Undang No. 3. 1976. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut. Ini karena aksi seorang perempuan paruh baya bernama Santi Warastuti di Car Free Day (CFD) Bundaran HI Jakarta pada Minggu. Kedua undang-undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat baik bagi produsen, pengedar, maupun pemakainya. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. j. UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun. Pasal 3. Dalam undang-undang ini akan dijelaskan mengenai jenis-jenis narkotika dan psikotropika, klasifikasi, penggunaan yang sah, pengaturan produksi dan perdagangan, serta sanksi hukum bagi. 2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. mengeluarkan 2 (dua) Undang–Undang yang mengatur tentang narkoba, yaitu Undang–undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang–undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang No. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi). 000,-. 7/Drt/1955 tentang Pengusutan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 9 tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana dimaklumi, bahwa untuk membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, sehingga betul-betul bermanfaat terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dengan sendirinva perlu dikaji sejauh tanpa efektifitasnya. Sepenggal lirik lagu diatas sama halnya seperti narkoba, narkoba bagaikan virus yang melumpuhkan kita semua. 3573 program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas 17 agustus 1945. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. Tindak pidana ekonomi, tindak pidana psikotropika, dan tindak pidanaDasar hukum Permenkes 73 tahun 2016 tentang Standar Kefarmasian di Apotek adalah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadaan narkotika terdiri atas: Rencana kebutuhan tahunan. Sebagai contoh, ketentuan pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dapat. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa pengguna semestinya mendapatkan rehabilitasi (hukumonline. 3086 , LL SETNEG : 28 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA - Untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat. maupun transnasional. Laoly, jerat Mematikan Perspektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Pengunaan Narkoba, (Tanggerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2019), hlm 12-13. Undang-Undang No. UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 35: Tahun: 2009: Tentang: NARKOTIKA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 12 Oktober 2009: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Begitu pula Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 berusaha untuk mendayagunakan kembali Pasal 103 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa hakim dapat memutus pencandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi. 2. com - Pasal tentang larangan penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan medis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tengah disorot. 01. Undang-Undang Cipta Kerja Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil. . 278 jo No. 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 5. sebagaimana terlampir dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak izin penggunaa atau dngan kata lain, penggunan narkotika dengan melawan hukum. Sebagian masyarakat menghendaki artis yang terlibat penyalahgunaan narkoba lebih baik dihukum penjara namun ada juga. Khususnya napza ilegal, yang dikisahkan hanya efek bu. 2. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 35 TahunMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA. Narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan. 14. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan. UU No. Sedangkan yang mengatur tentang narkotika diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan (Pasal 7 Undang-Undang No. Undang-Undang; Peraturan Perundang-undangan. ”. agama islam juga melarang ummat a menggunakan narkoba Iklan Iklan Rambuirta Rambuirta Uu yg mengaturttg narkoba UNDANG-UNDANG NO. Dalam aturan tersebut, penyalahguna merupakan orang yang menggunakan. Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10. mati di dalam undang-undang pidananya. Kedudukan Undang-Undang yang mengatur pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah sebagai komplementer. Baiklah, inilah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perundungan di Lingkungan Sekolah. , M. Pertanyaan undang-undang yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah, penting kamu pahami dalam rangka menyiapkan pondasi.